Membedah Cara Penyampaian Data dalam Perang Kognitif di Indonesia
BANDUNG — Perang kognitif dianggap lebih dari sekadar penyebaran berita bohong, tetapi juga melibatkan cara fakta dan data dikemas untuk mempengaruhi pandangan masyarakat dan membentuk opini publik.
Topik ini menjadi pembahasan penting dalam forum bedah buku “Perang Kognitif: Eskalasi Digital, Demonstrasi, dan Demokrasi Indonesia 2025” yang ditulis oleh Kasdam III/Siliwangi Brigjen TNI Agus Bhakti, diadakan oleh Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) pada Kamis (15/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Vue Palace, Artotel Curated, Bandung ini mengundang sejumlah akademisi dan ahli militer untuk mengkaji perkembangan perang kognitif dalam konteks sosial-politik Indonesia saat ini.
Kepala Program Studi Pascasarjana Ilmu Politik FISIP Unpad, Ari Ganjar Herdiansah, mengungkapkan bahwa perang kognitif adalah sebuah upaya terencana dalam merebut dan merestrukturisasi kekuasaan. Ia menambahkan bahwa isu yang berkembang di ruang digital tidak terpisahkan dari masalah sosial yang dihadapi masyarakat, seperti pengangguran dan pemutusan hubungan kerja.
Isu-isu nyata itu bisa menjadi bahan untuk dibingkai sebagai opini di ranah media sosial. Dengan frame yang tepat, isu-isu yang awalnya pribadi dapat bertransformasi menjadi narasi yang lebih luas dan mampu memengaruhi publik. Ari juga memperhatikan kemajuan gerakan digital di tanah air antara 2019 dan 2025, yang meski banyak menghasilkan gejolak di masyarakat, belum cukup berujung pada kebijakan yang jelas.
Karenanya, menurutnya, penting bagi masyarakat sipil untuk menjalin aliansi yang lebih strategis agar suara-suara yang muncul di dunia maya dapat diterjemahkan menjadi tindakan konkret. Di sisi lain, Dosen FISIP Unpad, Yusa Djuyandi, menyoroti bahwa medan perang kognitif sangat tergantung pada kemampuan untuk memanipulasi data dan informasi demi memengaruhi persepsi masyarakat.
Dia menekankan bahwa saat manipulasi data dikombinasikan dengan ketimpangan sosial, keadaan ini dapat memicu provokasi dan memperuncing ketegangan di masyarakat. Yusa juga mengingatkan pemerintah untuk menghindari sikap apatis atau represif dalam menghadapi dinamika sosial yang berkembang di ruang digital.
Ia menilai bahwa transparansi adalah prinsip penting yang perlu ditekankan oleh pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik dan meminimalkan kemungkinan krisis legitimasi, serta memperkecil ruang bagi narasi teori konspirasi di internet. Diskusi ini menegaskan bahwa berhadapan dengan perang kognitif tidak hanya memerlukan teknologi canggih, tetapi juga memerlukan literasi, keterbukaan informasi, dan kemampuan membangun kepercayaan publik di tengah masyarakat yang sedang berubah.
