1 min read

Negara Kembali Ambil Alih Hutan Riau Setelah Cabut Izin Perusahaan Besar

RIAU, 20 November 2026 — Dalam upaya memperkuat penegakan hukum di sektor kehutanan, Pemerintah Republik Indonesia melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan tindakan tegas terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) dan PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) di wilayah Provinsi Riau. Tindakan ini mencakup pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dari PT RAPP yang meliputi area seluas 338.536 hektare, serta penguasaan kembali pabrik kelapa sawit (PKS) dan kebun kelapa sawit seluas 42 hektare milik PT GSL. Tidak dapat dipungkiri bahwa PT RAPP merupakan anak perusahaan dari Royal Golden Eagle (RGE) yang berkantor pusat di Singapura.

Proses penertiban ini melibatkan koordinasi dari berbagai kementerian dan lembaga, dan dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, termasuk Kepala BPKP, Wakil Menteri Pertahanan I, dan Wakil Menteri Kehutanan. Salah satu yang turut hadir adalah Gubernur Riau beserta Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Pangdam XIX/Tuanku Tambusai, dan Kapolda Riau, serta sejumlah representatif dari Kementerian Kehutanan dan Bareskrim Polri. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani masalah kehutanan di daerah tersebut.

Pencabutan izin PBPH untuk PT RAPP telah resmi ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 971 Tahun 2026 yang dikeluarkan pada tanggal 19 November 2026. Keputusan ini diambil setelah menemukan berbagai pelanggaran, termasuk kebakaran lahan gambut yang berulang, adanya perkebunan kelapa sawit seluas 18.362,74 hektare, dan kerusakan kawasan lindung yang signifikan. Semua hasil temuan ini menjadikan keputusan pencabutan izin sebagai langkah yang diperlukan untuk melindungi lingkungan.

Dalam konteks yang sama, Satgas PKH juga memperhatikan PT GSL di Kabupaten Kuantan Singingi dengan menguasai kembali lahan seluas 42 hektare yang mencakup PKS dan kebunnya. Temuan menunjukkan bahwa PKS tersebut beroperasi tanpa izin dan diduga terlibat dalam praktik yang merusak kawasan hutan. Dengan langkah ini, pemerintah berupaya menghentikan aktivitas yang tidak sesuai dengan peraturan dan memulihkan fungsi ekologis kawasan yang telah rusak, sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *